Banyuwangi, seblang.com – Ada yang menarik dari polemik tambang pasir di perbatasan Desa Songgon dan Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi.
Yudi, selaku pemilik tambang mengaku telah melaporkan aktivitas penambangannya kepada Polsek Songgon. Namun, izin yang diklaim dimiliki ternyata baru berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
Lantas, apakah pihak kepolisian mengetahui bahwa pemilik tambang belum mengantongi IUP Operasi Produksi?
Kapolsek Songgon AKP Pudji Hartanto mengakui bahwasanya pihak tambang memang telah melaporkan aktivitasnya kepada kepolisian.
“Ya sudah lapor,” katanya saat dikonfirmasi seblang.com via telpon WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).
Namun, ketika disinggung mengenai keluhan warga yang meminta aktivitas tambang dihentikan karena belum mengantongi IUP Operasi Produksi, Pudji justru mengarahkan masyarakat untuk melapor kepada Tim Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
“Kalau ada warga yang mengeluhkan aktivitas tambang tersebut, langsung saja lapor ke tim terpadu. Kami hanya berwenang terkait Kamtibmas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyisakan tanda tanya. Sebab, laporan pihak tambang kepada kepolisian semestinya menjadi salah satu informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memastikan aktivitas di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
