“Masuk di kas daerah, masuk APBD. Jadi bukan kita minta langsung ke perusahaan, semuanya tercatat,” tegasnya.
Yayan mengungkapkan, Pemkab Banyuwangi sengaja memilih skema tersebut agar manfaat dari aktivitas pertambangan dapat langsung menjadi bagian dari keuangan daerah dan digunakan untuk membiayai program pembangunan.
“Di tempat lain ada yang masuk ke BUMD. Kita tidak. Kita ingin langsung bonding dengan APBD. Kalau lewat BUMD, kan masuk dulu ke BUMD, nanti setelah ada laba baru masuk ke kas daerah. Kita ingin langsung ke kas daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem tersebut juga memberikan kepastian bahwa seluruh penerimaan dari sektor pertambangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Semuanya tercatat dan dibahas bersama DPRD untuk pembangunan. Jadi masyarakat juga bisa mengetahui alur pengelolaannya,” pungkas Yayan.///////
