Banyuwangi, seblang.com – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung panas, Selasa (11/8/2026).
Perdebatan terkait transparansi anggaran bahkan berujung aksi walkout anggota DPRD Banyuwangi, Suwito, yang menendang pintu ruang rapat. Akibat situasi yang semakin memanas, pembahasan akhirnya dihentikan dan rapat ditunda.
Ketegangan bermula ketika Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Syamsudin, menanggapi pernyataan yang menyebut pemerintah daerah berbohong atau menyembunyikan angka dalam pembahasan anggaran.
Syamsudin mengaku heran dengan tudingan tersebut.
“Saya dari tadi mikir, Pak Michael menyinggung katanya kita bohong. Saya bingung, saya bohong siapa?” kata Syamsudin.
Ia menegaskan Pemkab Banyuwangi tidak menutupi angka dalam penyusunan anggaran.“Jujur, kami tidak ngumpetin angka sama sekali. Saya buka blak, jenengan bisa cermati,” tegasnya.
Syamsudin kemudian menjelaskan mengenai posisi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit. Menurutnya, BLUD memang diharapkan mampu menopang kebutuhan operasionalnya sendiri dan pada waktunya dapat memberikan kontribusi terhadap APBD. Namun, kontribusi tersebut bukan merupakan sebuah kewajiban.
“Tidak ada keharusan BLUD itu menyumbang APBD. Mereka harus membesarkan dirinya sendiri,” ujarnya.
Untuk kondisi saat ini, kata Syamsudin, rumah sakit daerah dinilai belum berada pada kondisi yang memungkinkan untuk memberikan sokongan kepada APBD. Karena itu, dukungan pemerintah masih diberikan secara selektif, terutama untuk kebutuhan belanja modal.
“Kalau bisa diusulkan melalui DAK akan kita usulkan. Tapi kalau sudah kepepet harus support di APBD,” jelasnya.
Syamsudin juga menjelaskan struktur belanja daerah tahun 2026 dan rancangan 2027. Ia mengatakan penurunan angka belanja bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan daerah.
Menurutnya, belanja operasi pada 2026 mencapai sekitar Rp2,2 triliun, sedangkan dalam rancangan 2027 berada di kisaran Rp2 triliun.
Ia menyebut ruang pemerintah untuk melakukan efisiensi cukup terbatas, terutama menyangkut belanja pegawai.
“Kalau mau merasionalisasi pegawai, enggak mungkin. Itu menyangkut hidup orang lain,” katanya.
Di sisi pendapatan, Syamsudin menyebut kondisi penerimaan daerah juga sudah berada pada posisi yang sulit untuk terus digenjot secara signifikan.
Bapenda, lanjut dia, telah melakukan berbagai upaya intensifikasi pajak. Ia menyebut capaian penerimaan Banyuwangi cukup tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Namun, penjelasan tersebut belum meredakan perdebatan.
Anggota DPRD Banyuwangi, Zamroni, mempertanyakan komposisi belanja daerah. Ia menyoroti belanja modal yang dinilai relatif kecil dibandingkan belanja barang dan jasa.
Menurutnya, belanja modal memiliki dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kegiatan pembangunan.
Perdebatan kemudian semakin tajam ketika anggota DPRD Banyuwangi, Suwito, mengambil sikap keras. Ia mempersoalkan munculnya kata “bohong” dalam pembahasan tersebut dan menyatakan siap membuka data pengadaan barang maupun kegiatan belanja pemerintah.
“Saya enggak tahu salah apa benar. Kalau Pak Syamsudin ngomong merasa tidak terima dengan masalah kata bohong, sekarang saya buka-bukaan,” ujarnya dengan nada tinggi.
Suwito kemudian menantang pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan untuk sama-sama membuka data.
“Kalau mau buka-bukaan, ayo buka-bukaan,” katanya.
Usai menyampaikan pernyataan tersebut, Suwito mengebrak meja dan melakukan walkout dari ruang rapat. Dalam aksinya, ia juga menendang pintu ruang rapat.
Situasi yang semakin memanas membuat pembahasan KUA-PPAS 2027 akhirnya dihentikan. Rapat kemudian ditunda.//////////
