Sasaran perlindungan tidak hanya pekerja penerima upah yang bekerja di perusahaan, tetapi juga pekerja bukan penerima upah (BPU), seperti pekerja mandiri. Kelompok pekerja ini perlu mendapatkan pemahaman mengenai manfaat program serta kemudahan untuk menjadi peserta.
Untuk memperluas akses kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan berbagai kanal pendaftaran dan pembayaran iuran. Salah satunya melalui PT Pos Indonesia (Persero), yang menjadi kanal resmi layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Keberadaan kantor pos membantu masyarakat yang masih memilih pelayanan secara langsung, terutama calon peserta di wilayah pedesaan dan pelosok yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
“Jadi ternyata masih banyak peserta dan calon peserta kami yang berada di pelosok desa yang masih menyukai cara-cara konvensional atau cara fisik dalam mendaftar ataupun membayar iuran. Kami akan terus tingkatkan fleksibilitas ini agar kapanpun dan di manapun pekerja ingin mendaftar, semua kanal BPJS Ketenagakerjaan tersedia,” ujar Dini.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian turut memperkuat kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dunia usaha untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Banyuwangi.
