Blitar, seblang.com – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (24/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari dan Wakil Ketua III Susi Narulita Kumala Dewi. Turut mendampingi jalannya sidang Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Haris Susianto.
Paripurna tersebut dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Supriadi menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025 telah melalui sejumlah tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia mengatakan, sebelumnya Bupati Blitar telah menyampaikan surat Nomor B/050.03.08.01.05/127/409.3.2/2026 tertanggal 27 Maret 2026 terkait penyampaian LKPJ Tahun 2025 kepada DPRD Kabupaten Blitar.
“Penjelasan LKPJ telah disampaikan dalam rapat paripurna pada 30 Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 31 Maret 2026,” ujar Supriadi.
Setelah melalui tahapan tersebut, DPRD Kabupaten Blitar membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar selama tahun anggaran 2025.
Juru Bicara Pansus, Anshori Baidlowi, dalam laporan hasil pembahasan menyampaikan bahwa secara umum DPRD memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian pembangunan yang diraih Pemerintah Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, beberapa indikator makro daerah menunjukkan perkembangan positif dibanding tahun sebelumnya. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meningkat, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga membaiknya indikator kualitas lingkungan hidup serta penanganan risiko bencana.
Meski demikian, DPRD juga memberikan sejumlah catatan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar yang dinilai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, DPRD menilai penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya diiringi peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pansus juga meminta pemerintah daerah lebih fokus memperkuat sektor ekonomi produktif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam rekomendasinya, DPRD turut mendorong optimalisasi pendapatan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blitar.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi atas masukan, saran, serta rekomendasi yang diberikan DPRD Kabupaten Blitar terhadap LKPJ Tahun 2025. Ia mengatakan berbagai rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan ke depan.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD serta penandatanganan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025.////////
