Blitar, seblang.com – Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Blitar mendatangi DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (22/4/2026).
Kedatangan mereka bukan sekadar bersilaturahmi, melainkan membawa pesan tegas bahwa kejelasan legalitas organisasi harus menjadi pijakan bersama demi menjaga kondusivitas daerah.
Ketua PSHT Cabang Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono yang akrab disapa Bagas, mengatakan persoalan dualisme yang sempat mencuat telah selesai melalui jalur hukum dan berkekuatan hukum tetap.
“Secara hukum sudah final dan inkrah. Tidak ada lagi upaya hukum lanjutan. Kepengurusan yang sah sudah jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kepastian tersebut penting agar tidak lagi menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama terkait perizinan kegiatan maupun penggunaan fasilitas milik negara.
Menurutnya, masih ada pihak yang mengatasnamakan PSHT tanpa dasar legalitas yang jelas. Karena itu, ia meminta DPRD turut mengambil peran dalam mendorong koordinasi lintas lembaga.
“Kami ingin ada komunikasi bersama Forkopimda. Semua duduk satu meja. Yang tidak memiliki legalitas tidak seharusnya menggunakan fasilitas negara,” katanya.
Bagas menambahkan, langkah ini bertujuan menjaga nama baik organisasi sekaligus memastikan kegiatan berjalan tertib dan sesuai aturan.
“Kami ingin pembinaan berjalan terarah dan wilayah tetap aman,” lanjutnya.
Ia juga menyebut, keabsahan kepengurusan PSHT saat ini telah diperkuat oleh keputusan hukum serta pengakuan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dalam forum nasional beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengatakan pihaknya menerima aspirasi tersebut dan akan menindaklanjuti melalui mekanisme resmi.
“Akan kami sampaikan ke Forkopimda sebagai bahan evaluasi kebijakan,” ujar Supriadi, yang akrab disapa Kuwat.
Kuwat menambahkan, DPRD akan segera melakukan koordinasi lintas instansi untuk mencegah potensi gesekan di masyarakat.
“Dalam waktu dekat akan kami komunikasikan bersama Forkopimda agar ada langkah konkret dan jelas,” katanya.
Audiensi ini diharapkan menjadi awal penyelarasan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, sehingga situasi di Kabupaten Blitar tetap aman dan terkendali.///////
