Blitar, seblang.com – Ratusan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Taufiq menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (7/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum (APH), Forkopimda, pemerintah daerah di Blitar Raya, hingga pemerintah pusat agar menindak tegas segala bentuk kegiatan kelompok yang dinilai mengatasnamakan PSHT tanpa dasar hukum yang sah.
Massa menilai PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq merupakan organisasi yang memiliki legalitas resmi dan diakui negara. Mereka juga menyebut pengakuan tersebut diperkuat dalam Munas IPSI beberapa waktu lalu yang dipimpin Ketua Umum IPSI, Prabowo Subianto.
Ketua Cabang PSHT Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono atau yang akrab disapa Mas Bagas, mengatakan pihaknya selama ini telah berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, mulai DPRD, Pemerintah Kabupaten Blitar, hingga KONI. Namun, berbagai surat yang dikirim disebut belum mendapat tindak lanjut yang jelas.
“Kami sudah beberapa kali berkirim surat ke DPRD, Bupati, KONI hingga Wakil Bupati. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut,” katanya saat menyampaikan aspirasi di hadapan massa aksi.
Menurut Mas Bagas, kelompok yang dipersoalkan hingga kini masih menjalankan aktivitas organisasi sampai tingkat ranting dan cabang meski dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kondisi tersebut disebut berpotensi memicu kebingungan di tengah masyarakat hingga menimbulkan gesekan antarkelompok.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan intimidasi hingga tindakan kekerasan yang dialami anggota PSHT dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pihaknya meminta perlindungan hukum sekaligus langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolres Blitar Rivanda memastikan persoalan itu akan segera dibahas bersama unsur Forkopimda Kabupaten Blitar. Kepolisian, kata dia, akan mendorong koordinasi lintas sektor guna mencari solusi terbaik.
“Kami bersama Forkopimda akan melakukan rapat koordinasi, termasuk melibatkan Bupati Blitar untuk membahas penyelesaian persoalan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi mengatakan pihaknya siap menampung seluruh aspirasi masyarakat. DPRD juga akan memfasilitasi komunikasi antarpihak terkait agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah.
Ia juga mengimbau seluruh anggota PSHT tetap menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kabupaten Blitar selama proses penyelesaian berlangsung agar situasi tetap kondusif.
Di sisi lain, Ketua Harian KONI Kabupaten Blitar Fatatoh menyatakan pihaknya segera melakukan koordinasi dengan KONI Pusat maupun KONI Jawa Timur terkait persoalan tersebut.
“Kami akan segera berkirim surat kepada KONI Pusat maupun KONI Jatim. Namun tentunya kami juga berharap agar seluruh warga PSHT tetap menjaga kondusivitas,” ungkapnya dalam sesi dialog bersama perwakilan massa aksi.
Aksi damai berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib hingga kegiatan selesai.//////
