“Jangan hanya kepala SPPG yang disanksi. Kalau pemilik dapurnya masih berpikir mencari untung, persoalan akan terus berulang,” ujarnya.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pemilik dapur atau yayasan yang terbukti mengabaikan ketentuan.
Selain pemeriksaan di lapangan, Nurhadi meminta BGN mengumpulkan seluruh pengelola SPPG untuk menyamakan standar pelaksanaan program MBG.
Keseragaman standar diperlukan agar kualitas makanan, kebersihan pengolahan, keamanan bahan pangan, hingga proses distribusi dapat diterapkan secara konsisten di setiap SPPG.
Nurhadi mengatakan program MBG memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya tetap perlu mendapat pengawasan agar sesuai dengan tujuan awal program.
“Program MBG itu bagus. Tetapi pelaksanaannya harus dievaluasi. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi justru menjadi korban,” tegasnya.
Rencana kunjungan Komisi IX DPR RI ke sejumlah SPPG di Blitar, Kediri, dan Tulungagung menjadi bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan standar keamanan pangan sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi.////////
