Selain melakukan penyesuaian belanja, Komisi IV juga mendorong Pemkab Banyuwangi mencari sumber pembiayaan di luar APBD. Salah satunya melalui sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh pendanaan dari program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Patemo juga menyebut opsi lain seperti optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan infrastruktur akan berjalan sangat lama. Karena itu inovasi pembiayaan menjadi penting agar pembangunan bisa dipercepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam dokumen KUA-PPAS APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,492 triliun atau turun 14,22 persen dibanding APBD 2026 yang mencapai Rp2,905 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,468 triliun, turun 15,39 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,917 triliun.
Patemo mengungkapkan, penurunan tersebut turut berdampak pada alokasi belanja modal yang diproyeksikan hanya Rp143,3 miliar atau turun 52,70 persen dibandingkan tahun 2026 sebesar Rp303 miliar.
“Dari belanja modal tersebut, pagu untuk infrastruktur hanya sekitar Rp65 miliar dan sebagian besar digunakan untuk rehabilitasi atau perbaikan, bukan pembangunan baru,” pungkasnya.////////////
