Banyuwangi, seblang.com – Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program pembangunan tahun anggaran 2027 dengan mengedepankan skala prioritas. Langkah itu dinilai penting menyusul proyeksi menurunnya kemampuan keuangan daerah pada tahun depan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, usai rapat kerja bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Selasa (14/7/2026).
Menurut Patemo, anggaran yang tersedia harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pemeliharaan infrastruktur yang selama ini menjadi penunjang aktivitas warga.
“SKPD kami minta menyusun program dan anggaran tahun 2027 secara lebih rasional. Pembangunan infrastruktur harus berbasis skala prioritas agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, anggaran infrastruktur sebaiknya difokuskan pada rehabilitasi jalan berlubang, saluran drainase, jaringan irigasi pertanian, jembatan, hingga fasilitas umum lain yang berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat.
Sebaliknya, Komisi IV meminta sejumlah dinas menunda proyek pembangunan fisik baru. Di antaranya Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Dinas PU Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami minta program pembangunan fisik baru ditunda agar kondisi keuangan daerah tetap stabil dan terhindar dari defisit,” ujar politikus PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo tersebut.
