Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Nurul Anwar, menjelaskan bahwa penyesuaian Perda merupakan konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Regulasi tersebut mulai efektif diberlakukan pada 2 Januari 2026.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Aturan ini menjadi landasan penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi di tingkat daerah.
Nurul menjelaskan, KUHP Nasional membawa sejumlah agenda pembaruan hukum pidana. Di antaranya dekolonialisasi, unifikasi, dan demokratisasi hukum. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi berorientasi pada warisan kolonial, melainkan berpijak pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan dan aspirasi masyarakat.
“Setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Karena itu, ketentuan pidana di dalamnya harus menyesuaikan dengan KUHP Nasional sebagai undang-undang induk hukum pidana kita,” jelas Nurul.
Ia juga menyoroti perubahan mendasar dalam pengaturan sanksi pidana pada Perda. Salah satunya adalah tidak digunakannya lagi istilah pidana kurungan dalam ketentuan pidana peraturan daerah.
Menurutnya, ancaman pidana kurungan yang sebelumnya tercantum dalam Perda harus disesuaikan menjadi pidana denda sesuai kategori yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana. (Adv/rh)











