DPRD dan Kejari Mojokerto Bahas Penyesuaian Perda Menyusul Pemberlakuan KUHP Nasional

by -3 Views
Wartawan: Rahmat
Editor: Herry W. Sulaksono
FGD antara DPRD Kota Mojokerto dengan Kejari Kota Mojokerto, penyesuaian dan harmonisasi produk hukum daerah.
aston banyuwangi

Kota Mojokerto, seblang.com – DPRD Kota Mojokerto menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD), Rabu (11/11/2026). Forum yang digelar di Kantor DPRD Kota Mojokerto ini menjadi ajang pembahasan penyesuaian dan harmonisasi produk hukum daerah seiring berlakunya KUHP Nasional serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh produk hukum daerah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian tersebut mencakup Peraturan Daerah (Perda) yang telah berlaku maupun regulasi yang masih dalam proses penyusunan.


Ery menyebut, ada tiga poin penting yang menjadi fokus pembahasan. Meliputi harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum, terutama terkait penyesuaian sanksi pidana dan administratif dalam Perda.
Selanjutnya, memperkuat kemitraan strategis antara DPRD dan Kejaksaan, serta memastikan setiap regulasi yang dilahirkan mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Jangan sampai ada pasal dalam produk kita yang batal demi hukum atau menimbulkan multitafsir di lapangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Ery juga menyoroti pentingnya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemkot Mojokerto. Menurutnya, tenaga penyidik tersebut dibutuhkan untuk menunjang fungsi pengawasan sekaligus penegakan Perda.

“Keberadaan PPNS dinilai penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

iklan warung gazebo