Banyuwangi, seblang.com – DPRD Banyuwangi melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terkait kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern. Dewan menilai, kebijakan tersebut diambil tanpa komunikasi dan pelibatan yang memadai dengan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochtin Ni’mah, secara tegas mempertanyakan sikap eksekutif yang dinilai berjalan sendiri dalam menetapkan aturan tersebut.
“Seharusnya DPRD diajak ngomong,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, DPRD bukan sekadar lembaga pelengkap, melainkan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama eksekutif. Karena itu, setiap kebijakan strategis seharusnya melalui pembahasan bersama, bukan diputuskan sepihak.
Ni’mah juga mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan operasional ritel modern berpotensi menimbulkan dampak luas, termasuk terhadap sektor pariwisata yang selama ini menjadi andalan Banyuwangi.
