Dampak keterbatasan fiskal juga terlihat dari sisi belanja. Belanja daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,420 triliun, turun Rp496,9 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,917 triliun.
DPRD menilai kondisi tersebut membuat belanja modal masih terbatas. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengupayakan sumber pembiayaan lain, antara lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pengajuan alokasi kepada pemerintah pusat dan pemanfaatan CSR.
“Ini memerlukan dukungan seluruh pihak,” kata Marifatul.
Meski ruang fiskal menyempit, DPRD meminta pembangunan 2027 tetap memberikan hasil yang terukur. Keberhasilan program tidak cukup dilihat dari terlaksananya kegiatan, tetapi harus berdampak terhadap masyarakat.
Ukuran tersebut antara lain penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan semakin kecilnya kesenjangan sosial.
Sementara total pembiayaan APBD 2027 disepakati pada posisi minus Rp23,3 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan APBD 2026 yang berada pada posisi minus Rp12,5 miliar.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan KUA-PPAS hingga mencapai kesepakatan.
Ipuk berharap kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian pembangunan Banyuwangi di tengah kondisi fiskal yang penuh tantangan.
“Dengan semangat mempertahankan dan meningkatkan capaian terbaik kinerja pembangunan daerah yang telah kita capai selama ini,” ujar Ipuk.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 dilakukan tepat waktu sebagai salah satu upaya pemenuhan monitoring, controlling, surveillance for prevention risk based surveillance (MCSP-RBS) KPK.////////
