Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan, yang datang justru ancaman eksekusi.
Dalam persidangan sebelumnya, perkara ini disebut lebih menitikberatkan pada aspek sewa lahan, termasuk 67 bidang garapan yang menjadi objek sengketa. Namun, bagi Winarsih, inti persoalan justru belum benar-benar disentuh.
“Apa yang sebenarnya terjadi itu belum sepenuhnya dibuka. Saya hanya ingin semuanya terang,” katanya.
Winarsih mengakui, ia sempat memilih diam saat perkara ini kembali mencuat pada 2012. Bukan karena menyerah, melainkan karena keadaan memaksanya menomorduakan konflik hukum demi masa depan anak-anaknya.
“Dulu saya pasrah. Anak-anak masih sekolah. Saya tidak punya kekuatan untuk melawan,” kenangnya.
Kini, ketika persoalan lama kembali diangkat, Winarsih memutuskan untuk berdiri. Bukan hanya untuk mempertahankan hak, tetapi juga untuk meluruskan apa yang selama ini ia yakini sebagai ketidakadilan.
“Saya tidak lari dari tanggung jawab. Kalau memang ada kewajiban, saya selesaikan. Tapi jangan sampai saya kehilangan hak tanpa kejelasan,” tegasnya.
Sidang lanjutan dijadwalkan pada 30 April 2026, dengan agenda pemanggilan ulang pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat membuka simpul persoalan yang selama ini belum terurai.
Bagi Winarsih, itu bukan sekadar jadwal sidang, melainkan harapan bahwa setelah 20 tahun, kebenaran akhirnya mendapat ruang untuk bicara.
