Sementara itu, Fraksi PKS dan Fraksi Gabungan PAN dan Perindo menyampaikan pandangan umum melalui penyerahan dokumen kepada pihak Pemkab Mojokerto.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mengatakan pandangan umum fraksi tersebut diserahkan kepada Pemkab Mojokerto untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Pandangan umum fraksi anggota DPRD diserahkan kepada Pemkab Mojokerto untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026,” ujar Ayni.
Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemkab Mojokerto.
Rapat Paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto, pimpinan dan perwakilan OPD Kabupaten Mojokerto, para stakeholder, serta instansi terkait lainnya.
