Banyuwangi, seblang.com – Tawaran tanah kavling dengan harga menarik dan lokasi strategis semakin mudah ditemui. Namun, masyarakat Kabupaten Banyuwangi diminta tidak terburu-buru melakukan transaksi hanya karena tanah yang ditawarkan sudah memiliki sertifikat.
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) Kabupaten Banyuwangi mengingatkan, sertifikat tanah merupakan salah satu dokumen penting, tetapi bukan satu-satunya hal yang perlu diperiksa calon pembeli.
Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi, S.E., melalui Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Ir. Edi Purnomo, S.T., M.M., mengatakan masyarakat perlu melihat secara menyeluruh legalitas tanah, pengembang dan dokumen perencanaan sebelum membeli tanah kavling.
“Jangan hanya melihat tanahnya sudah bersertifikat. Masyarakat juga perlu mengecek legalitas pengembang dan kelengkapan dokumen perizinannya,” kata Edi, Selasa (15/9/2026).
Hal tersebut penting karena kelengkapan dokumen perencanaan dan perizinan berkaitan dengan proses pembangunan maupun pemecahan bidang tanah. Tanpa dokumen yang dipersyaratkan, persoalan dapat muncul di kemudian hari.
“Kalau dokumen perizinannya tidak ada, bisa jadi sertifikat tanahnya tidak bisa dipecah,” ujarnya.
Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat ketika mendapatkan penawaran dengan istilah seperti “kaveling siap bangun”, “lokasi strategis” maupun “tinggal pilih lokasi”.
Edi menjelaskan, khusus pembangunan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), terdapat ketentuan yang harus diperhatikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 145 ayat (2) menyebutkan bahwa orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
Sementara Pasal 146 ayat (1) mengatur badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat perlu memahami status tanah dan bentuk kegiatan pembangunan sebelum memutuskan membeli sebuah kavling.
“Jangan mudah tergiur dengan tawaran kaveling tanah matang tanpa rumah. Legalitas pengembang dan dokumen perizinannya perlu dicek terlebih dahulu,” jelas Edi.
Dalam perencanaan perumahan, Dinas PU CKPP Banyuwangi menyebut terdapat sejumlah dokumen yang perlu dipastikan. Perencanaan perumahan wajib dilengkapi dokumen perencanaan dan perizinan pembangunan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) penunjangnya.
Dokumen tersebut disusun oleh tenaga yang memiliki sertifikat keahlian dan disahkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Masyarakat dapat memastikan keberadaan sejumlah dokumen penting, di antaranya sertifikat tanah atas nama badan hukum atau pengembang, dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), rencana tapak atau site plan yang telah disahkan pemerintah daerah, serta dokumen perizinan bangunan berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Rencana tapak juga memiliki keterkaitan dengan proses pemecahan bidang tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 Lampiran II, salah satu persyaratan yang wajib dilampirkan dalam permohonan pemecahan sertifikat tanah oleh badan hukum adalah dokumen rencana tapak atau site plan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah.
“Jadi masyarakat perlu memastikan dokumennya. Jangan sampai setelah membeli baru mengetahui ada dokumen yang belum lengkap,” kata Edi.
Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai pengembang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyediakan Sistem Informasi Registrasi Pengembang atau SIRENG.
SIRENG merupakan layanan daring untuk mendata dan memverifikasi pelaku usaha serta asosiasi pengembang perumahan. Masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai salah satu referensi dalam melihat legalitas dan kredibilitas pengembang.
Sementara untuk informasi perumahan di tingkat daerah, Dinas PU CKPP Banyuwangi menyediakan SATRIA PERKIM Banyuwangi. Portal resmi tersebut memuat data perumahan, perizinan dan informasi publik bidang perumahan dan kawasan permukiman.
SATRIA PERKIM juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan referensi mengenai lokasi perumahan yang telah memiliki izin di Kabupaten Banyuwangi.
Keberadaan layanan informasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas sebelum menentukan pilihan tempat tinggal maupun melakukan transaksi tanah dan perumahan.
“Intinya, masyarakat harus teliti sebelum membeli. Cek pengembangnya, cek peruntukan ruangnya, cek site plan dan perizinannya. Jangan hanya melihat sertifikat dan harga,” pungkas Edi.////////
