Karena itu, Pemkab Jember berencana mengembangkan aplikasi yang terhubung dengan BPS agar pembaruan data masyarakat bisa dilakukan secara berkala. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya mengacu pada data lama, tetapi menyesuaikan kondisi terkini di lapangan.
Gus Fawait juga mengungkapkan, ketika awal memimpin Jember, jumlah penduduk miskin secara absolut di kabupaten tersebut termasuk dua terbesar di Jawa Timur. Namun, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, Jember kini telah keluar dari posisi dua besar tersebut.
Jumlah penduduk miskin juga disebut berkurang sekitar 15.990 orang. Capaian ini menjadi salah satu indikator yang ingin terus dipertahankan melalui penguatan pertumbuhan ekonomi dan program perlindungan sosial.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemkab Jember turut mengoptimalkan berbagai program pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Salah satunya melalui revitalisasi 258 sekolah pada 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp187,38 miliar.
Program tersebut mencakup 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta, mulai jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, dukungan pemerintah pusat bersama Pemkab Jember pada tahun anggaran 2025–2026 mencapai sekitar Rp312 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai bantuan, seperti alat dan mesin pertanian, pompa air, traktor, mesin panen, hingga rehabilitasi infrastruktur irigasi.
Selain itu, program bantuan pangan pada 2026 menjangkau sekitar 390.744 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Jember. Bantuan tersebut diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
Dukungan pemerintah pusat juga mencakup pembangunan Sekolah Rakyat melalui APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp221,99 miliar. Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui kebutuhan bahan pangan dan penyerapan tenaga kerja.
Pemkab Jember memperkirakan nilai anggaran MBG berpotensi mencapai Rp4,6 triliun per tahun apabila seluruh unit pelayanan beroperasi sesuai target.
Menurut Gus Fawait, berbagai program tersebut perlu diintegrasikan dengan kebutuhan masyarakat agar anggaran pembangunan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi sosial ekonomi warga.
Pemerintah daerah juga telah menyampaikan target penurunan kemiskinan hingga 2030 kepada BPS RI. Kerja sama dengan lembaga statistik tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemutakhiran data, tetapi berlanjut pada kajian dan evaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” kata Gus Fawait.
Ke depan, Pemkab Jember dan BPS RI akan memperkuat koordinasi dalam memastikan validitas data sosial ekonomi sekaligus mengukur efektivitas program pembangunan. Langkah tersebut diharapkan membuat pertumbuhan ekonomi Jember semakin berkualitas, dengan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan.////////
