Dukungan tersebut diperlukan agar pemerintah desa memiliki arahan dan pendampingan dalam merealisasikan program pencegahan, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua YAN LPSS Banyuwangi, Hakim Said, menekankan pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
“Status beberapa wilayah kita yang sudah masuk zona hitam adalah alarm bahaya yang nyata. Gerakan kesadaran dari akar rumput seperti di Sukonatar ini membutuhkan campur tangan aktif pemerintah daerah. Khususnya DPMDesa, harus hadir memfasilitasi dan mendorong seluruh desa agar bisa merealisasikan amanat Perda Nomor 7 Tahun 2020 secara maksimal,” tegas Hakim Said.
Ia menambahkan, dengan adanya payung hukum berupa Perda P4GN serta pendampingan dari DPMDesa, pemerintah desa diharapkan semakin terdorong untuk menjalankan program sosialisasi, edukasi, dan pembentukan Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba.
“Jangan biarkan desa-desa berjuang sendirian melawan jaringan narkoba. Pemerintah daerah melalui DPMDesa harus turun tangan secara aktif dengan memberikan arahan, fasilitasi, dan pendampingan penganggaran agar program P4GN berbasis desa bisa berjalan masif dan berkelanjutan di seluruh Banyuwangi,” imbuhnya.
Inisiatif Desa Sukonatar diharapkan menjadi pemantik semangat bagi desa-desa lain di Kabupaten Banyuwangi untuk memperkuat upaya pencegahan dan mewujudkan Desa Bersinar.
Diperlukan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga pemerintah kabupaten, untuk menghadapi ancaman narkoba secara bersama-sama.
Melalui gerakan yang terencana dan berkelanjutan, upaya melindungi masyarakat serta menyelamatkan generasi muda Banyuwangi dari bahaya narkoba diharapkan semakin kuat.///////////
