Banyuwangi, seblang.com – Ditengah kesibukan menyambut dan mendampingi Ketum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkunjung ke kabupaten yang ada ujung timur Pulau Jawa, pimpinan dan anggota Fraksi PKB DPRD Banyuwangi tetap fokus menyoroti masalah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS) Perubahan 2026 yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Menurut Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj Siti Mafrochatin Ni’mah yang akrab disapa Bu Nikmah, dalam dokumen KUA PPAS Perubahan 2026, anggaran operasional sebesar 82,2 persen. Artinya belanja untuk pegawai masih sangat tinggi termasuk didalamnya belanja barang dan jasa.
Sedangkan belanja modal yang sebenarnya justru manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat masih sangat rendah hanya dikisaran 9,4 persen sekitar Rp 290.350.156.485,78.
“Artinya anggaran belum betul-betul berpihak kepada masyarakat karena belanja modal ini adalah anggaran yang betul-betul langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujar Hj Nikmah Selasa (22/9/2026).
Politisi PKB Banyuwangi tersebut menuturkan pihaknya juga mempertanyakan dasar dan alasan eksekutif menaikan alokasi anggaran yang sangat tinggi di Dinas PU Pengairan dari Rp. 50 milyar menjadi sekitar Rp. 120 M.
Padahal, lanjut dia dalam kenyataan di lapangan rakyat mengeluh banyak jalan rusak dan seharusnya segera diperbaiki. Pemerintah seyogyanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, antara lain; bidang infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung antar desa.
