Trijanto mengatakan, hingga September 2026, cabor di Kota Blitar belum menerima pencairan dana pembinaan.
“Yang rugi ini adalah cabor-cabor yang ada. Ketika ketua umum terpilih, sampai sekarang bulan September belum ada pencairan dana serupiah pun bagi cabor,” ujarnya.
Menurutnya, kehati-hatian pemerintah dalam mencairkan dana hibah dapat dipahami. Namun, persoalan tersebut harus segera dicarikan jalan keluar karena menyangkut pembinaan atlet.
Forum berencana berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait mekanisme pencairan anggaran tersebut. Konsultasi itu diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah.
“Anggaran itu uang yang diambil dari pajak rakyat. Itu bukan uang wali kota atau bukan uang Plt. Ini uang untuk atlet. Harus secepat mungkin diselesaikan,” tegasnya.
Trijanto juga mengatakan, rangkap posisi Wakil Wali Kota Blitar sebagai Plt Ketua KONI perlu menjadi perhatian. Menurutnya, meskipun tidak ada larangan secara langsung, kondisi tersebut kurang tepat dari sisi etika karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Memang tidak ada larangan wakil wali kota menjadi Plt, tetapi secara etika dan moral kurang tepat karena rawan terjadi konflik kepentingan. Kejadian kemarin semakin menguatkan potensi itu,” katanya.
Ia berharap Ketua KONI Kota Blitar ke depan berasal dari kalangan olahraga dan dapat menjaga independensi organisasi.
“Harapan kita, ke depan yang menjadi ketua KONI benar-benar dari cabor dan tidak terjadi konflik kepentingan seperti ini,” ujarnya.
Trijanto menjelaskan, pertemuan di Cafe ODV Space tersebut bukan agenda resmi seluruh cabor Kota Blitar. Forum itu spontan dari sejumlah pengurus cabor dan diikuti sekitar 12 hingga 14 cabor.
“Kawan-kawan yang datang hari ini adalah diskusi komunitas. Kebetulan mereka tidak hadir pada aksi kemarin,” jelasnya.
Ia mengatakan, forum tidak mempermasalahkan hak setiap pihak untuk menyampaikan aspirasi dalam negara demokrasi. Namun, pihaknya berharap persoalan di KONI Kota Blitar dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.
“Demokrasi sah-sah saja. Tetapi kami menyayangkan mengapa satu rumpun eksekutif antara wali kota dan wakil wali kota yang menjadi Plt KONI justru menghasilkan langkah seperti kemarin. Ini menjadi anomali yang perlu dipertanyakan,” pungkas Trijanto.
