Kota Blitar, seblang.com – Sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) di Kota Blitar membentuk Forum Cabor Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar. Forum yang diinisiasi Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Blitar, M. Trijanto, itu lahir dari spontanitas sejumlah pengurus cabor untuk menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh KONI Kota Blitar.
Pertemuan digelar di Cafe ODV Space, Kota Blitar, Selasa (8/9/2026). Sejumlah pengurus cabor yang hadir membahas kondisi KONI Kota Blitar sekaligus menyusun sikap bersama yang akan disampaikan kepada KONI Jawa Timur dan sejumlah pihak terkait.
M. Trijanto mengatakan, ada sejumlah persoalan di tubuh KONI Kota Blitar yang perlu segera diselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kota Blitar yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Blitar.
Menurutnya, SK Plt seharusnya menjadi dasar untuk menjalankan tahapan organisasi sampai terlaksananya Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub).
“Di SK Plt itu yang harus menjadi fokus adalah Musorkotlub. Kami mendorong agar Plt konsisten menjalankan mandat tersebut,” ujar Trijanto.
Ia juga mempertanyakan langkah yang dilakukan dalam aksi pada 7 September 2026. Menurut Trijanto, persoalan tersebut semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi antarpihak.
“Antara Plt Ketua KONI dengan wali kota ini satu rumpun eksekutif. Sebenarnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, tanpa langkah-langkah yang kontraproduktif,” katanya.
Atas kondisi tersebut, forum meminta KONI Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika kepengurusan KONI Kota Blitar, khususnya tindakan Plt Ketua Umum dalam peristiwa 7 September 2026.
Evaluasi tersebut diminta mengacu pada AD/ART dan peraturan organisasi KONI. Jika ditemukan pelanggaran, forum meminta peninjauan ulang atau pembekuan sementara SK Plt dipertimbangkan.
Selain itu, forum meminta audit internal terhadap penggunaan nama, atribut, serta sumber daya kelembagaan KONI Kota Blitar dalam aksi tersebut, termasuk menelusuri surat pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak kepolisian.
Forum juga meminta KONI Jawa Timur memperkuat supervisi teknis dan administrasi pembinaan olahraga Kota Blitar. Langkah tersebut dinilai perlu agar persoalan organisasi tidak berdampak terhadap cabor dan atlet yang tengah mempersiapkan berbagai kejuaraan.
“Jangan sampai konflik di tingkat pengurus kemudian merugikan cabor dan atlet. Mereka tetap harus mendapatkan haknya untuk mengikuti pembinaan dan kejuaraan,” kata Trijanto.
Forum selanjutnya meminta adanya penegasan tertulis mengenai batas kewenangan Plt Ketua Umum dalam menandatangani dokumen pencairan dana hibah yang telah diselenggarakan secara sah.
Mereka juga meminta Musorkotlub KONI Kota Blitar dilaksanakan tepat waktu, demokratis, transparan, serta bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
