Zia juga menekankan bahwa DPRD akan memprioritaskan penguatan rumah sakit daerah dibandingkan fasilitas lain. Hal ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara merata tanpa harus keluar wilayah.
“Kita harus memikirkan RSUD milik daerah. Itu yang kita prioritaskan. Tinggal dua tenaga, alatnya juga sudah aman,” tegasnya.
Dari sisi sarana, ia memastikan tidak ada persoalan berarti. Peralatan medis di RSUD Ngantang telah dipenuhi melalui dukungan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan.
“Alatnya sudah dipenuhi oleh Dinkes melalui DBHCHT. Tinggal tenaga kesehatan yang akan dipenuhi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Zia menargetkan pada tahun ini RSUD Ngantang dapat menjalin kerja sama resmi dengan BPJS Kesehatan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat Malang Barat terhadap fasilitas kesehatan di luar daerah.
“Tahun ini (2026) target kita bisa bekerja sama dengan BPJS. Ini untuk mengurai warga Kasembon, Ngantang, dan Pujon agar tidak lagi berobat ke Kota Batu. Memang sejak awal pembangunan RSUD Ngantang ditujukan untuk itu,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan RSUD Ngantang sejak awal telah dirancang dengan kualitas baik, baik dari sisi konstruksi maupun kelengkapan alat kesehatan.
“Waktu itu pembangunannya di Komisi III, saya juga ikut. Kita sudah turun langsung, kualitas bangunannya bagus dan alat-alatnya juga sudah lengkap,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Direktur RSUD Ngantang, dr. Henri Sulistianto, Sp.OG, usai dikunjungi Bupati Malang, mengungkapkan bahwa rumah sakit tersebut masih mengalami kekurangan di sejumlah aspek, mulai dari SDM hingga sarana pendukung layanan.
