Jember, seblang.com – Ribuan karyawan, pekerja, relawan, serta pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember, Sabtu (20/6/2026).
Massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menyuarakan penolakan terhadap wacana penghentian maupun penutupan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga menyatakan dukungan terhadap berbagai Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan Presiden RI Prabowo Subianto.
Sejak pagi, ribuan peserta mengawali aksi dengan melakukan long march dari Double Way Unej menuju Bundaran DPRD Jember.
Mereka membawa berbagai poster dan spanduk berisi dukungan terhadap program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat.
Setibanya di lokasi, massa melanjutkan aksi di halaman Gedung DPRD Jember. Mereka menyampaikan aspirasi secara damai melalui orasi yang dilakukan secara bergantian dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Jember yang diikuti perwakilan massa aksi.
Koordinator Lapangan FMJM, Agus Nur Yasin, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap isu penutupan dapur MBG yang dinilai dapat berdampak luas, baik bagi penerima manfaat maupun para pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari program tersebut.
“Banyak program strategis yang sudah hadir di masyarakat, salah satunya MBG, Sekolah Rakyat, dan KDMP. Program-program tersebut secara nyata memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan tetapi sampai ke pedesaan, masyarakat pesisir, hingga kawasan perkebunan,” ujar Agus usai RDP.
Menurutnya, setiap program pemerintah tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, evaluasi dan pembenahan sistem dinilai lebih tepat dibandingkan menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat luas.
“Ada kekurangan, ada kesalahan, tetapi tidak lantas program harus ditutup. Yang diperlukan adalah evaluasi dan perbaikan sistem secara terus-menerus mulai dari Badan Gizi Nasional hingga tingkat SPPG,” katanya.
Agus menjelaskan, di Kabupaten Jember saat ini terdapat sekitar 219 SPPG yang telah beroperasi. Keberadaan dapur MBG tersebut disebut telah menyerap banyak tenaga kerja serta menciptakan perputaran ekonomi baru bagi petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pemasok bahan pangan lokal.
Dalam aksi tersebut, FMJM menyampaikan delapan poin pernyataan sikap. Di antaranya mendukung dan mengawal program strategis pemerintah, mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), meminta perbaikan sistem yang transparan hingga tingkat SPPG, serta mendukung keberlanjutan program MBG sebagai upaya memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Selain para pekerja, sejumlah pemilik SPPG juga turut menyampaikan aspirasi. Salah satunya, Achmad Sudiono, yang menyoroti kebijakan penghentian sementara aktivitas dapur MBG selama masa libur sekolah.
Ia mempertanyakan adanya surat edaran yang menurutnya bertentangan dengan petunjuk teknis yang selama ini menjadi dasar operasional SPPG.
“Kami tidak menolak aturan, tetapi kalau juknis menyebut sewa dihitung satu bulan dan kemudian ada surat edaran yang meniadakan hak tersebut, tentu perlu ditinjau kembali. Kami berharap ada evaluasi agar kebijakan yang diterapkan tidak saling bertentangan,” ujarnya.
Achmad juga mengaku prihatin karena selama masa libur sekolah, distribusi makanan bergizi kepada anak-anak penerima manfaat ikut terhenti. Padahal, menurutnya, kebutuhan gizi anak tetap harus dipenuhi meskipun kegiatan belajar mengajar sedang libur.
“Kalau sekolah yang libur, mungkin benar. Tapi kebutuhan gizi anak-anak tidak boleh ikut libur. Banyak anak-anak, terutama di desa, yang selama ini sangat terbantu dengan program tersebut,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan pihaknya menerima seluruh tuntutan yang disampaikan massa dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan lembaga legislatif daerah.
“Hari ini kami menerima penyampaian pendapat dari Forum Masyarakat Jember Maju terkait pengawalan program strategis pemerintah Republik Indonesia. Aspirasi yang mereka sampaikan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” ujar Halim.
Ia juga menanggapi munculnya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait program MBG. Menurutnya, pro dan kontra merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi selama disampaikan dengan cara yang baik dan menghormati perbedaan pendapat.
“Yang setuju maupun yang tidak setuju adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Tentu masyarakat bisa menilai sendiri dan kami menghormati setiap aspirasi yang disampaikan,” pungkasnya.//////////
