Banyuwangi, seblang.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyuwangi Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Banyuwangi, Jumat (19/6/2026), sejak siang hingga malam.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara menyeluruh, serta pengalihan anggarannya ke sektor-sektor prioritas yang lebih berdampak pada kesejahteraan rakyat. Mereka juga menuntut penghentian militerisme di ranah sipil dan mendesak pemerintah menjamin pelaksanaan pendidikan yang inklusif.
Koordinator Lapangan Aksi, Rofi’uddin Rohmatulloh, mengatakan pihaknya menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program-program Presiden Prabowo yang menyerap anggaran besar, seperti MBG.
Menurutnya, evaluasi tersebut harus dilakukan melalui kebijakan yang terukur dan berbasis kajian akademis.
“Apabila hasil evaluasi menunjukkan program tersebut tidak efektif dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan, maka harus dihentikan dan anggarannya dialihkan ke sektor-sektor prioritas bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Rofi’uddin.
Dalam penyampaian isu daerah, Aliansi Banyuwangi Menggugat juga mendesak Pemkab Banyuwangi melakukan reformasi kebijakan anggaran.
Mereka menuntut pemerintah mengalihkan fokus belanja operasional yang dinilai konsumtif menjadi belanja modal yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga lebih menyentuh kepentingan publik.
Selain tata kelola anggaran, mahasiswa juga menaruh perhatian serius terhadap sektor pendidikan daerah. Mereka mendesak Pemkab Banyuwangi mengawal dan mengaudit secara transparan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna mencegah kecurangan serta menjamin hak-hak siswa berprestasi, termasuk jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengawal dan mengaudit dugaan praktik jual beli seragam maupun atribut sekolah pasca-SPMB, terutama pada jenjang SMP,” tegas Rofi’uddin saat berorasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono yang akrab disapa Yayan, mengatakan pada dasarnya pemerintah daerah siap meneruskan materi tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Kami siap meneruskan materi tuntutan dari peserta aksi kepada pemerintah,” ujar Yayan.
Menanggapi kekecewaan peserta aksi karena Pemkab Banyuwangi keberatan menandatangani draf surat tuntutan yang telah disiapkan mahasiswa, Yayan menjelaskan bahwa pihaknya harus mematuhi regulasi yang berlaku dalam birokrasi pemerintahan.
“Tidak apa-apa, kami tetap akan meneruskan tuntutan tersebut sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Karena komunikasi antara peserta aksi dan pemerintah daerah mengalami jalan buntu (deadlock), Yayan memilih meninggalkan lokasi dan kembali ke ruang kerjanya di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
Terkait polemik SPMB, Yayan menyebut pemerintah daerah telah mengundang para kepala sekolah SMP di Kecamatan Pesanggaran dan mengingatkan agar tidak menerapkan kebijakan yang memberatkan orang tua atau wali murid.
Lebih lanjut, menanggapi tuntutan mahasiswa agar pemerintah mengalihkan belanja operasional yang dinilai konsumtif menjadi belanja modal, Yayan menjelaskan bahwa pada tahun ini Pemkab Banyuwangi memfokuskan anggaran pembangunan untuk perbaikan infrastruktur jalan.////////
