Banyuwangi , seblang.com oo– Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan terus dipercepat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, percepatan digitalisasi tersebut dinilai harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan siber agar layanan publik tetap aman dan andal.
Hal itu menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Keamanan Siber yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI di Banyuwangi, Rabu (6/5/2026).
Rakor tersebut diikuti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi kegiatan karena mencatatkan indeks SPBE terbaik di antara seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Budi Eko Pratomo, mengatakan transformasi digital melalui implementasi SPBE telah menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus tata kelola pemerintahan.
Namun, menurutnya, percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan keamanan siber. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keandalan layanan, perlindungan data, hingga stabilitas sistem pemerintahan.
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam implementasi SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Budi.
Ia menambahkan, dipilihnya Banyuwangi sebagai tuan rumah memiliki nilai strategis karena daerah tersebut dinilai berhasil menjaga konsistensi dalam membangun kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.
“Banyuwangi menjadi contoh praktik terbaik penerapan SPBE. Ditambah lagi, Banyuwangi juga menjadi pilot project digitalisasi bansos secara nasional. Ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital secara inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
