Puncak pembahasan ditandai dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Jawa Timur atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Persetujuan ini menjadi tahapan penting dalam proses penetapan APBD sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang, dengan harapan mampu mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain pembahasan APBD, rapat paripurna juga mengagendakan pembacaan perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut merupakan bagian dari penyesuaian dinamika kelembagaan di lingkungan dewan.
Rapat juga mendengarkan penyampaian laporan Komisi C (Keuangan) terkait tindak lanjut laporan Pansus Pembahas Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pengelolaan BUMD agar semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Agenda terakhir adalah penetapan Perubahan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, dan agenda kedewanan hingga akhir tahun anggaran.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. (*/ady)
