Sidoarjo, seblang.com – Aliansi Sidoarjo melawan yang terdiri dari unsur GMNI, PMII, IMM, Aliansi BEM Delta, Universitas Muhamadiyah, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan tuntutan. Selasa (10/11/2026).
Aksi tersebut diwarnai dengan tindakan kericuhan diantaranya aksi membakar spanduk dan saling mendorong pagar. Selain itu mereka juga memaksa masuk ke gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk di temui oleh Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Tak berselang lama dengan kehadiran Bupati Sidoarjo, mereka diizinkan masuk ke dalam Gedung Utama DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka di temui Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta beberapa orang Anggota. Tampak pula Pj. Sekda Kabupaten Sidoarjo beserta beberapa OPD terkait mendampingi Bupati Sidoarjo.
Ada 4 tuntutan yang diajukan dan ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta perwakilan mereka diantaranya korlap, organisasi GMNI, organisasi PMII, organisasi IMM, organisasi BEM Delta.
Empat tuntutan mereka diantaranya :
Pertama : Berantas pungli, wujudkan kesetaraan akses dan jaminan keamanan sekolah melalui satgas. Dalam hal ini mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dinas pendidikan menghentikan segala bentuk pungutan liar (pungli) berkedok iuran sukarela, mengevaluasi total Pokja serta beasiswa daerah agar tepat sasaran, membentuk satgas pengawasan pungli dan menjamin ruang aman dari kekerasan seksual serta mewujudkan sekolah rakyat.
Kedua : Kesehatan, tingkatkan mutu pelayanan medis, humanisasi relokasi dan berikan solusi prostitusi. Dalam hal ini mahasiswa menuntut transparansi dan perbaikan menyeluruh atas buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Sidoarjo, evaluasi penanganan stunting dan penyakit menular (HIV dan Influenza) secara humanis melalui social safety net dan penyediaan lapangan kerja.
Ketiga : Agraria, usut mafia tanah, stop alih fungsi lahan dan selamatkan aset desa. Mahasiswa mendesak penghentian praktik mafia tanah dan alih fungsi lahan hijau secara masif serta mengusut tuntas perumahan yang tidak berijin.
