Surabaya, seblang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Musyafak, seluruh anggota DPRD Jatim, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat menyampaikan bahwa terdapat tujuh agenda penting yang dibahas, yakni:
- Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
- Pengambilan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
- Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur atas Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
- Persetujuan Bersama antara DPRD dan Gubernur atas Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
- Pembacaan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur.
- Penyampaian Laporan Komisi C (Keuangan) atas Tindak Lanjut Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja BUMD.
- Penetapan Perubahan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian Pendapat Akhir dari masing-masing fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan, catatan, serta rekomendasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus bentuk komitmen untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Timur.
Selanjutnya, DPRD Jatim mengambil keputusan terkait persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Agenda tersebut dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Jawa Timur terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
