Banyuwangi, seblang.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi siap menindaklanjuti permintaan Fraksi Gerindra terkait rencana pemanggilan PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk memberikan penjelasan mengenai aktivitas pertambangan emas di Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mengatakan pihaknya akan mengedepankan kepatutan serta mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga legislatif.
Menurutnya, setiap kegiatan kunjungan kerja ke perusahaan harus dilengkapi surat tugas dari pimpinan DPRD, dalam hal ini Ketua DPRD Banyuwangi.
“Karena memang bicara soal kewenangan, kita bagian dari lembaga kontrol. Maka, apa yang diinginkan oleh teman-teman dari Fraksi Gerindra kita respons positif saja,” ujar Patemo, Minggu (9/8/2026).
Ia menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Fraksi Gerindra Banyuwangi terkait permintaan tersebut.
“Apakah disetujui atau tidak, nanti pimpinan mesti melakukan kajian. Bagaimana langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Fraksi Gerindra,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.
Politisi asal Kecamatan Bangorejo itu menambahkan, sebagai wakil rakyat yang wilayahnya relatif dekat dengan lokasi penambangan emas Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, dirinya sangat setuju dengan usulan Fraksi Gerindra untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh terkait aktivitas pertambangan emas di dekat kawasan wisata Pulau Merah tersebut.
“Apabila kita semua bisa, terutama di Komisi IV, meninjau langsung kegiatan aktivitas di sana, supaya kita juga bisa mengawasi langsung kondisi tambang hari ini seperti apa dan apa yang ditimbulkan terhadap lingkungan masyarakat, khususnya di wilayah Pesanggaran,” pungkas Patemo.
Sebelumnya diberitakan, sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke kawasan tambang emas Tumpang Pitu di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito, meminta Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi segera mengundang PT BSI untuk menjelaskan kondisi riil operasional tambang emas di wilayah pantai selatan Banyuwangi tersebut.
Menurut Suwito, PT BSI perlu memberikan penjelasan secara utuh dan lengkap mengenai jumlah produksi emas serta hasil tambang lainnya selama beroperasi di Banyuwangi.
“Permasalahan lain yang butuh penjelasan adalah besaran dividen yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Banyuwangi, terutama warga yang terdampak langsung oleh operasional tambang emas tersebut,” imbuh politisi asal Kecamatan Singojuruh itu.
“Mereka mengeruk kekayaan Banyuwangi triliunan rupiah, sementara rakyat hanya mendapatkan debu, rasa khawatir, dan ketakutan mendapatkan bencana alam di masa mendatang,” tegas Suwito./////////
