Kota Mojokerto, seblang.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengapresiasi percepatan pelaksanaan pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Mojokerto. Berdasarkan capaian sementara per 8 Juli 2026, Kota Mojokerto menempati peringkat keenam nasional dalam persentase keluarga yang telah mendaftar melalui portal Perlinsos.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Tim Penyelenggaraan Kota Cerdas Komdigi sekaligus PIC Komdigi Korwil III untuk Kota Mojokerto, Indriani Rahmawati, saat meninjau pelaksanaan pendataan Perlinsos di Kantor Kelurahan Meri, Kamis (9/7).
“Saya mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Mojokerto, khususnya Ibu Wali Kota beserta seluruh jajaran, dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kota Mojokerto,” ujar Indriani.
Kota Mojokerto menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba (pilot project) digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran data secara digital.
Pendataan Perlinsos di Kota Mojokerto berlangsung pada 6–24 Juli 2026 dengan target seluruh 49.398 kepala keluarga terdaftar dalam portal Perlinsos. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto terus mengintensifkan sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat.
Hingga 8 Juli 2026, sebanyak 4.091 kepala keluarga atau 8,26 persen telah melakukan pendaftaran. Capaian awal tersebut menempatkan Kota Mojokerto di posisi keenam nasional di antara daerah pelaksana uji coba digitalisasi perlindungan sosial.
“Ini merupakan capaian yang cukup baik. Harapannya, pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kota Mojokerto terus meningkat hingga mencapai target 100 persen sesuai arahan Ibu Wali Kota,” kata Indriani.
Ia juga mengajak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial untuk segera memanfaatkan portal Perlinsos, baik dengan mengajukan usulan secara mandiri maupun melalui pendamping dan agen yang telah disiapkan pemerintah.
Melalui digitalisasi pendataan ini, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran karena didukung oleh data yang diperbarui langsung oleh masyarakat. (hari)
