Banyuwangi, seblang.com – Upaya mencari solusi cepat dan tepat terkait krisis kemacetan parah di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk terus dilakukan. Lonjakan volume kendaraan membutuhkan langkah mitigasi konkret yang melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengatakan penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi bersama antara pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur dan Bali, Pemkab Banyuwangi dan Jembrana, ASDP, Syahbandar, BPTD, Gapasdap, serta para pemangku kepentingan terkait.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan, sejumlah langkah strategis yang diusulkan para wakil rakyat di DPRD Banyuwangi antara lain penambahan dermaga di kedua sisi pelabuhan, yakni Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk di Jembrana, Bali.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan zona penyangga (buffer zone) di sebelah utara pelabuhan dengan memanfaatkan lahan PTPN.
“Selama ini buffer zone yang disiapkan ada di wilayah Bulusan, yang berada di sebelah selatan Pelabuhan Ketapang. Sehingga pada saat kendaraan akan masuk kawasan Pelabuhan Ketapang, berpotensi mengakibatkan kemacetan,” ujar Made di De Kandang Banteng, Ketapang, Banyuwangi, Selasa (29/9/2026).
