Ipuk menegaskan, arah pembangunan Banyuwangi selama ini selaras dengan agenda nasional, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menjelaskan penilaian dilakukan melalui 606 indikator yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan daerah, transparansi keuangan, pelayanan dasar, hingga inovasi daerah.
“Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dan status kinerja tinggi. Tren pembangunan Banyuwangi dinilai terus positif,” ujarnya.
Budi memaparkan, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun dari 8,07 persen pada 2021 menjadi 6,13 persen pada 2025. Angka tersebut menjadi yang terendah sepanjang sejarah Banyuwangi.
Tak hanya itu, pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp67,08 juta pada 2025 dari sebelumnya Rp62,08 juta pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 74,3 menjadi 75,17.
Pada sektor pelayanan dasar, Banyuwangi juga dinilai maksimal dalam layanan kesehatan, termasuk pelayanan bagi balita, ibu hamil, ibu bersalin, hingga ibu menyusui yang mencapai 100 persen.
Selain capaian tersebut, Banyuwangi juga tercatat delapan kali berturut-turut menjadi kabupaten terinovatif nasional versi Kemendagri sejak 2018 hingga 2025, serta menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
