“Langsung saya ajak ketemuan setelah saya sebelumnya mencari dan menghubungi nomor HP dua perempuan itu,” katanya.
“Modusnya, dua perempuan itu meminta data warga. Alasannya untuk didaftarkan di aplikasi dana (dompet digital). Kalau sukses didaftarkan itu, warga akan diberi minyak goreng ukuran satu liter. Tapi pendaftarannya itu menggunakan kartu perdana baru apakah itu Axis, XL, ataupun IM3,” sambungnya menjelaskan.
Sunardi menjelaskan, menurut pengakuan dua perempuan itu, mereka juga mendapatkan keuntungan dari hasil pengambilan dokumen warga.
“Katanya per KTP itu mendapat Rp 35 ribu. Jelas hal ini tidak ada izin dari pemerintah desa, kedua masyarakat saya tidak mengetahui (alasan permintaan dokumen itu). Tahunya hanya mendapat bantuan,” ungkapnya.
Pihaknya menghimbau kepada dua perempuan tersebut, untuk tidak lagi melakukan tindakan meminta dokumen warga itu.
“Jadi kalau berkegiatan (meminta dokumen), untuk menunjukkan pemberitahuan resmi ke pemerintah desa. Tujuan apa dan kepentingan apa. Karena dokumen e-KTP ini sangat penting, takut disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
“Sementara ini tindakan saya hanya teguran saja kepada kedua perempuan ini,” tutupnya.////////
