Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu menekankan pentingnya perencanaan berbasis kinerja dalam setiap program pembangunan. Menurutnya, keberhasilan perencanaan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, laporan, maupun output administratif.
Sasaran pembangunan, kata Hasoloan, harus diarahkan pada hasil atau outcome yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Inti utama dari perencanaan berbasis kinerja adalah kemampuan kita untuk merumuskan tujuan atau sasaran yang ingin kita capai harus berorientasi pada hasil,” ujar Hasoloan.
Dalam evaluasi yang dilakukan BPKP, Pemkab Mojokerto tercatat telah mengalokasikan intervensi anggaran sebesar Rp350,27 miliar. Anggaran tersebut setara dengan 13,48 persen dari total APBD dan diarahkan untuk lima sektor prioritas pembangunan.
Kelima sektor tersebut yakni kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan stunting.
“Kami melakukan evaluasi perencanaan penganggaran terutama untuk lima sektor yang diarahkan oleh BPKP Pusat, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan stunting, yang juga secara nasional ini di-cascading (penyelarasan target) kemudian ke masing-masing pemerintah daerah,” jelas Hasoloan.
BPKP Jatim juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Pemkab Mojokerto. Salah satu yang ditekankan adalah penyusunan desain intervensi berdasarkan critical success factor atau faktor-faktor yang paling menentukan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.
“Memperbaiki desain intervensi perencanaan dan penganggaran berdasarkan critical success factor, di mana faktor-faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai tujuan kita, anggarannya diarahkan kepada anggaran terbesar, intervensi diarahkan kepada critical success factor tersebut,” kata Hasoloan.///////
