Surabaya, seblang.com – Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif Wakil Presiden Republik Indonesia. Di tengah dinamika politik nasional usai mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menilai Sultan memiliki keunggulan tersendiri karena merepresentasikan kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Ning Lia, Indonesia membutuhkan figur kepemimpinan nasional yang tidak hanya memahami dinamika politik di tingkat pusat, tetapi juga memiliki perspektif kuat mengenai pemerataan pembangunan, otonomi daerah, dan keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.
Inilah keunggulan Sultan, yang merupakan representasi perwakilan daerah,” ujar Ning Lia, senator asal Jatim tersebut.
Pandangan tersebut menempatkan representasi daerah sebagai aspek penting dalam membaca kebutuhan kepemimpinan nasional. Sebab, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada perspektif pusat, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan, potensi, serta persoalan masyarakat di berbagai daerah.
Sekedar diketahui, Sultan B. Najamudin memiliki rekam jejak politik dan pemerintahan yang cukup panjang. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai persoalan pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah nasional.
Sebagai Ketua DPD RI, Sultan berada pada posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan provinsi dalam sistem ketatanegaraan. DPD RI sendiri memiliki mandat konstitusional berkaitan dengan representasi daerah, terutama dalam pembahasan legislasi, pengawasan, serta pengajuan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Bagi Ning Lia, perspektif tersebut menjadi relevan ketika Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu memperkuat keseimbangan pembangunan nasional.
