Mojokerto, Seblang.com – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto mulai dimatangkan. Pemkab Mojokerto menggandeng Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi sekaligus memberikan pendampingan dalam penyusunan tahapan pembangunan.
Audiensi dan konsultasi bersama Perwakilan BPKP Jatim digelar pada Selasa (21/9) sore. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Mojokerto memastikan rencana pemindahan pusat pemerintahan Bumi Majapahit berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan bukan merupakan gagasan baru. Rencana tersebut telah lama dicetuskan oleh para pemimpin Kabupaten Mojokerto sebelumnya.
Namun, menurutnya, realisasi rencana tersebut baru dapat ditindaklanjuti pada periode kepemimpinannya saat ini.
“Amanah untuk memindahkan ibu kota ini sudah sangat lama sekali. Akan tetapi, hal ini baru bisa ditindaklanjuti atau baru bisa dikerjakan mungkin pada periode sekarang,” ujar Muhammad Albarraa di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
Ia menjelaskan, pendampingan BPKP diperlukan agar tahapan pembangunan pusat pemerintahan dapat disusun secara tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, seluruh saran, evaluasi, dan rekomendasi yang disampaikan BPKP Jatim akan menjadi bahan pertimbangan Pemkab Mojokerto, termasuk dalam penyusunan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Insya Allah saran dan evaluasi yang sudah disampaikan kepada kami akan menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam penganggaran di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
