Sementara itu, Pasal 6 KEJ secara tegas menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Dalam konteks jurnalistik, suap tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang, tetapi juga pemberian dalam bentuk lain yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pemberitaan.
Perlu dipahami, kartu pers bukanlah alat untuk meminta uang, apalagi menjadi sarana menekan kontraktor maupun pihak lain. Begitu pula lembaga atau organisasi, keberadaannya bukan untuk dijadikan tameng dalam mencari keuntungan dengan mengatasnamakan fungsi kontrol sosial.
Jurnalis seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah dan masyarakat, bukan momok yang menakutkan. Jangan sampai muncul kesan bahwa setiap proyek pembangunan harus menyediakan uang bagi pihak-pihak yang datang dengan mengatasnamakan wartawan.
Mari kita dukung pembangunan daerah dengan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional. Kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik, bukan karena permintaan pribadi yang tidak dipenuhi.
Menjaga marwah jurnalistik bukan hanya tanggung jawab organisasi pers atau Dewan Pers, melainkan juga tanggung jawab setiap orang yang mengaku menjalankan profesi wartawan.
Jangan sampai ulah segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap insan pers yang selama ini bekerja dengan integritas, independensi, dan keberanian dalam mengungkap fakta.
Pers adalah pilar kontrol sosial, bukan alat untuk menakut-nakuti. Mengkritik boleh, mengawasi wajib, tetapi meminta-minta dan mengancam bukan bagian dari tugas jurnalistik.
Catatan: Dugaan praktik tersebut perlu ditelusuri dan diverifikasi berdasarkan keterangan para pihak. Identitas pihak yang diduga terlibat juga perlu dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.
Penulis: Puguh Setiawan
Sumber: Ketua IWACA, Suprapto
