Kota Mojokerto, seblang.com – Perubahan desil ekonomi menjadi keresahan bagi sejumlah warga Kota Mojokerto. Keluhan tersebut banyak disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto.
Melalui layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Mal Pelayanan Publik (MPP), rata-rata 45 hingga 90 warga datang setiap hari untuk berkonsultasi terkait data sosial ekonomi mereka.
Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto, Farida Mariana, mengatakan keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan desil yang dinilai terlalu tinggi. Warga umumnya datang dengan harapan agar peringkat desil mereka dapat turun sehingga tetap bisa mengakses bantuan sosial.
“Yang paling banyak itu karena merasa desilnya terlalu tinggi. Jadi mereka datang untuk mengurus, dengan harapan desilnya bisa turun,” kata Farida.
Farida menjelaskan, Pemkot Mojokerto melalui Dinsos P3A tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan maupun mengubah peringkat desil masyarakat. Pemerintah daerah berperan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data, yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat untuk proses pemeringkatan.
“Yang bisa dilakukan pemerintah kota, dalam hal ini Dinsos, adalah memfasilitasi masyarakat untuk validasi datanya kembali. Data tersebut kemudian diteruskan ke pusat untuk dilakukan pemeringkatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penetapan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data yang melibatkan kolaborasi 18 kementerian/lembaga. Karena itu, perubahan desil tidak serta-merta dapat dikoreksi oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tetap memiliki ruang untuk mengajukan pembaruan data.
