Baharudin menjelaskan, regulasi yang dihasilkan tidak boleh sekadar menjadi aturan formal. Peraturan daerah harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, menjamin keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
Dengan adanya persetujuan tersebut, berbagai sektor pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung diharapkan memiliki kepastian hukum serta arah kebijakan yang lebih jelas.
Selain menyepakati lima Ranperda, rapat paripurna juga membahas sejumlah agenda lainnya. Di antaranya perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, pengumuman perubahan susunan Fraksi PDI Perjuangan, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Pansus tersebut nantinya bertugas mengawal pembahasan draf Ranperda pada masa sidang berikutnya.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Tulungagung bersama DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.//////
