“Perkembangan kegiatan perekonomian, kebutuhan permukiman, serta keberadaan kawasan pertanian dan lingkungan yang harus dijaga memerlukan perencanaan ruang yang terpadu. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Ngoro dan Trawas,” ujarnya.
Selain memberikan arah pemanfaatan ruang, pemerintah daerah juga menempatkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen untuk mengantisipasi dampak pembangunan. Kajian tersebut diperlukan guna mengidentifikasi potensi persoalan lingkungan sebelum kebijakan atau program pembangunan dijalankan.
Gus Bupati meminta agar setiap rencana yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dievaluasi sejak awal. Penyesuaian terhadap rencana pemanfaatan ruang perlu dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan karakteristik dan kondisi wilayah.
“Apabila terdapat rencana yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan atau belum sesuai dengan kondisi wilayah, hal tersebut harus dibahas dan dicarikan penyesuaian sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, arah pembangunan yang kita sepakati dapat dilaksanakan secara terukur dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Konsultasi publik yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto itu diikuti para pemangku kepentingan dari Kecamatan Ngoro dan Trawas. Hadir pula perwakilan organisasi perangkat daerah Pemkab Mojokerto serta perwakilan kementerian dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring.//////
