Jember, seblang.com – Lebih dari 500 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember dan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Senin (15/6/2026) sore.
Ratusan mahasiswa tersebut turun ke jalan dengan membawa tagar #IndonesiaCemas sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat luas.
Aksi diawali dengan long march dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran depan Gedung DPRD Jember. Sepanjang perjalanan, massa membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan serta kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional yang tengah menjadi perhatian publik.
Setibanya di depan Gedung DPRD Jember, massa langsung menggelar orasi secara bergantian dari atas mobil komando yang dilengkapi pengeras suara. Aparat kepolisian tampak melakukan pengamanan untuk memastikan jalannya aksi berlangsung tertib.
Koordinator Lapangan Aksi dari Cipayung Plus, Alfin Maulana, mengatakan gerakan tersebut merupakan gabungan BEM se-Jember bersama organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Kabupaten Jember, yakni PMII, GMNI, IMM, dan HMI.
“Gerakan ini datang dari kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jember bersama Cipayung Kabupaten Jember yang meliputi PMII, GMNI, IMM, dan HMI. Ada empat organisasi Cipayung yang terlibat dalam aksi hari ini,” ujar Alfin saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di sela-sela aksi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan bahan bakar minyak (BBM), khususnya kenaikan harga BBM nonsubsidi dan kelangkaan Pertalite yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami menyoal harga BBM yang mulai melonjak dan Pertalite yang saat ini mulai langka. Akibatnya, masyarakat mau tidak mau beralih ke Pertamax yang harganya lebih mahal,” kata Alfin.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mahasiswa meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kami menuntut pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih. Jangan sampai program ini hanya menguntungkan kalangan atas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat bawah,” tegasnya.
Tak hanya isu ekonomi dan program pemerintah, mahasiswa juga menyuarakan kritik terhadap regulasi yang berkaitan dengan institusi keamanan negara. Massa menyoroti Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dinilai membuka ruang lebih luas bagi aparat keamanan untuk masuk ke ranah sipil.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap DPRD Jember dapat meneruskan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut hingga memperoleh respons yang jelas.
“Harapan kami, DPRD Jember dapat menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Kami akan tetap mengawal hingga ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami siap kembali turun ke jalan dengan gerakan-gerakan berikutnya,” tutupnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes. Mereka mendesak seluruh anggota DPRD Jember hadir dan menemui peserta aksi secara langsung untuk menerima aspirasi yang disampaikan di ruang terbuka.//////////
