“Ide Satgas ini sangat bagus. Bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya dari satu pihak. Nanti akan dibentuk Satgas yang beranggotakan unsur UPTD terkait, perwakilan pedagang, warga sekitar, hingga perwakilan RT dan RW,” ujar Fawait.
Kepala Diskopumdag Jember Sartini mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif tempat untuk menampung pedagang sebagai bagian dari penataan. Salah satunya berada di lantai dua sisi selatan Pasar Tanjung.
Area tersebut, kata Sartini, telah dibersihkan dan memiliki kapasitas sekitar 69 lapak dengan ukuran sekitar 1,5 x 2,3 meter.
Namun, kapasitas itu belum cukup untuk menampung seluruh pedagang yang beraktivitas di sekitar Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Suropati.
“Jumlahnya Untung Suropati 221, Samanhudi 147. Jadi itu pasti tidak mencukupi,” kata Sartini.
Pemkab juga telah membersihkan area lantai dua sisi utara yang diperkirakan dapat menampung sekitar 30 pedagang. Sementara untuk pedagang pikap, pemerintah menyiapkan alternatif lokasi di Pasar Gebang dengan luas sekitar 400 meter persegi.
Untuk kendaraan pengangkut barang yang masih membutuhkan akses ke Pasar Tanjung, Sartini menjelaskan bahwa aktivitas bongkar muat tetap dimungkinkan. Namun, kendaraan tidak diperuntukkan sebagai tempat berjualan permanen di badan jalan.
“Di Samanhudi itu sifatnya dia boleh parkir di situ sebentar, drop, dibawa ke atas, selesai itu mereka harus pergi lagi,” jelasnya.
Penataan tersebut nantinya melibatkan sejumlah perangkat daerah karena persoalan pasar juga berkaitan dengan fungsi jalan dan ketertiban umum. Sartini menyebut Diskopumdag tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta unsur lainnya.
Di sisi lain, keberadaan pedagang dari luar Jember juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Diskopumdag mencatat terdapat pedagang dari Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso, dengan jumlah keseluruhan kurang dari 10 pedagang.
Fawait mengatakan pemerintah akan lebih dulu memprioritaskan pedagang yang merupakan warga Jember dalam skema penataan.
“Kita prioritaskan untuk warga yang di dalam Kabupaten Jember. Baru nanti setelahnya baru kita pikirkan yang dari luar daerah,” ujarnya.
Sementara mengenai masa depan bangunan Pasar Tanjung, Fawait mengatakan persoalan rehabilitasi atau pembongkaran merupakan pembahasan berbeda dari kebijakan penataan yang mulai dijalankan saat ini.
“Semangatnya adalah memperbaiki pasar tradisional. Mau dibongkar, mau direhab, itu menjadi hal yang lain, nanti itu,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah menyampaikan rencana revitalisasi Pasar Tanjung. Salah satu informasi yang disampaikan Pemkab adalah proses penyiapan revitalisasi, sementara pemberitaan lain menyebut rencana pembangunan kembali pasar tidak diarahkan untuk menggusur pedagang.
Dengan forum dialog tersebut, persoalan Pasar Tanjung belum sepenuhnya selesai. Namun, pemerintah dan kelompok yang menyuarakan aspirasi telah menyepakati sejumlah langkah awal, yakni penataan aktivitas pedagang pikap, uji coba rekayasa lalu lintas Jalan Samanhudi, serta pembentukan Satgas untuk mengawal penataan kawasan.
Pelaksanaan kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi tahap penting untuk melihat apakah solusi yang disusun bersama dapat berjalan di lapangan tanpa mengabaikan kepentingan pedagang maupun warga sekitar.//////////
