Banyuwangi, seblang.com – Kasus kemacetan parah di Kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang terjadi sampai hari ini merupakan kondisi yang anomali, menjadi momok bagi Banyuwangi dan menjadi persoalan nasional karena berlangsung lama tanpa solusi yang jelas.
Menurut salah seorang Pengamat dan Pemerhati Sosial Politik Banyuwangi, Asad M. Nagib, keruwetan yang terjadi disinyalir dan dicurigai adanya permainan oknum-oknum tertentu, khususnya opini yang tidak sedap di tubuh Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Banyuwangi.
“Sebagai BUMN, pola pikir ASDP dinilai cenderung berfokus pada bisnis, sehingga pelayanan perlu ditingkatkan agar tidak sekadar berbisnis di tengah kondisi kemacetan penyeberangan,” ujar Asad kepada wartawan media ini Kamis (1/10/2026).
Selain itu, diduga terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat antar-pengusaha pelayaran yang mempertahankan kondisi kapal dengan klaim memenuhi syarat. Padahal setelah dilakukan audit internal ternyata tidak layak.
“Contoh nyata terlihat saat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, sebuah kapal penumpang milik PT Raputra Jaya yang melayani rute Ketapang-Gilimanuk yang mengalami kecelakaan di Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025 lalu,” jelas Asad.
Setelah peristiwa tragis tersebut, lanjutnya aparat berwenang melakukan investigasi menyeluruh dan ternyata banyak kapal terbukti tidak memenuhi syarat sehingga harus masuk dok.
