Sidoarjom seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan berkomitmen memperkuat upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rembuk Stunting yang bertujuan menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
Upaya tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, salah satunya melalui forum Stunting Pra-Musrenbang Desa. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta berbagai elemen masyarakat untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun program penanganan yang menjadi prioritas.
Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, M. Soffa, menjelaskan bahwa melalui forum tersebut para kader Posyandu dapat menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari pemenuhan gizi balita, pendampingan ibu hamil, pola asuh keluarga, hingga kendala pelayanan kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan M. Soffa kepada awak media, Kamis (9/7/2026), di ruang kerjanya.
“Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran dalam menekan angka stunting. Keberhasilan pencegahan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pencegahan stunting harus dimulai sejak dini melalui kepedulian semua pihak, mulai dari keluarga, pemerintah desa, kader Posyandu, hingga aparat kewilayahan.
“Dengan komunikasi yang baik, pendataan yang akurat, serta kerja sama yang solid, saya yakin kita mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tambahnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat, memenuhi kebutuhan gizi seimbang, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta memantau tumbuh kembang anak sebagai langkah konkret dalam menekan prevalensi stunting.
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
M. Soffa menegaskan bahwa masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan periode emas yang sangat menentukan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kecerdasan anak. Kekurangan gizi pada periode tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang, seperti menurunnya kemampuan kognitif, prestasi belajar, kapasitas kerja, hingga meningkatnya risiko penyakit kronis saat dewasa.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui berbagai intervensi, antara lain pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK), konsumsi tablet tambah darah, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, pemberian vitamin A, obat cacing, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Selain itu, penyediaan akses air bersih, sanitasi yang layak, ketahanan pangan keluarga, edukasi kesehatan, serta dukungan sosial juga menjadi faktor penting dalam pencegahan stunting.
Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Intervensi spesifik dari sektor kesehatan hanya berkontribusi sekitar 30 persen terhadap penurunan stunting, sedangkan sekitar 70 persen lainnya dipengaruhi oleh intervensi sensitif dari berbagai sektor, seperti pendidikan, sanitasi, perumahan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Karena itu, diperlukan sinergi lintas program dan lintas sektor yang terkoordinasi mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi,” jelasnya.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023–2024, prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen. Menurut M. Soffa, salah satu penyebab utamanya adalah pola asuh orang tua.
Sementara itu, pada tahun 2026, angka prevalensi stunting sementara tercatat sekitar 3 persen. Angka tersebut diperoleh bukan melalui survei nasional, melainkan berdasarkan hasil pemantauan atau penimbangan balita di Posyandu.
“Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh orang tua agar membawa balitanya ke Posyandu secara rutin. Kehadiran seluruh balita sangat penting untuk mendeteksi secara dini kasus stunting sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat,” pungkasnya. (ADV/hst)
