“Pemkab sangat mengapresiasi teman-teman JSSC. Ini akan menjadi tindak lanjut melalui pertemuan atau diskusi bersama sejumlah stakeholder yang berkompeten, baik dari pihak JSSC maupun MUI. Nantinya, mereka akan kami undang untuk berdiskusi bersama dan memberikan solusi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Jember,” ujar Imam.
Dia menegaskan, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak mengarahkan kebijakan pada pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Meski demikian, pengaturan tetap diperlukan, terutama berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.
“Intinya, Pemerintah Kabupaten bersama Forkopimda tidak akan melarang penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Nantinya, hal ini akan diatur dalam peraturan daerah. Kami juga membuka diri terhadap masukan untuk penyempurnaan Raperda yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan,” jelasnya.
Imam menambahkan, hasil pertemuan dengan perwakilan massa akan disampaikan kepada Bupati Jember Muhammad Fawait. Pemerintah menargetkan pembahasan lanjutan bersama pihak-pihak terkait dapat dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah aksi tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono menilai kegiatan hiburan masyarakat, termasuk karnaval, tidak bisa dihapus begitu saja. Menurutnya, diperlukan kesepakatan mengenai batasan pelaksanaan agar tidak merugikan pihak tertentu.
“Kita tidak mungkin menghapus hiburan seperti ini. Paling tidak semuanya harus mau diatur. Tidak mungkin semua orang senang, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Karena itu, harus ada pengaturan yang bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak,” kata Budi.
Dia menyebut sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan aturan, di antaranya kapasitas perangkat sound system, jumlah subwoofer, tingkat kebisingan, serta durasi kegiatan. Khusus untuk karnaval, waktu mulai dan berakhirnya acara dinilai perlu ditentukan agar tidak mengganggu waktu istirahat warga.
“Pengaturan mengenai desibel memang tidak mudah. Karena itu, perlu dibahas kapasitas sound system, termasuk jumlah subwoofer yang digunakan. Untuk kegiatan karnaval, waktu pelaksanaannya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai berlangsung hingga pagi. Paling tidak ada batasan jam mulai dan selesai, sehingga masyarakat yang membutuhkan istirahat juga tetap terakomodasi,” ujarnya.
Budi mengatakan pembahasan selanjutnya direncanakan melibatkan komunitas sound system dan MUI melalui forum yang difasilitasi DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Di sisi lain, JSSC meminta agar komitmen pertemuan dalam waktu dua minggu tersebut benar-benar direalisasikan. Arif menyatakan komunitasnya siap kembali menggelar aksi apabila pemerintah tidak menindaklanjuti kesepakatan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“Kalau dalam waktu maksimal dua minggu seperti yang dijanjikan tidak segera ada undangan untuk duduk bersama, kami akan mengerahkan massa sepuluh kali lipat dari hari ini. Kami hari ini membatasi diri karena ini aksi pertama. Kalau hasilnya baik, persoalan selesai. Namun, kalau janji itu tidak ditepati, kami siap membawa massa lebih besar,” tegasnya.
JSSC berharap pembahasan regulasi nantinya tidak hanya mempertimbangkan aspek ketertiban dan kenyamanan lingkungan, tetapi juga keberlangsungan usaha sound system serta kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Hasil dialog tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan aturan yang dapat diterima seluruh pihak.////////











