Jember, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka ruang dialog bersama komunitas sound system terkait rencana pengaturan penggunaan sound horeg dan kegiatan karnaval. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak mengarah pada pelarangan total, tetapi lebih menitikberatkan pada pengaturan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan setelah ribuan anggota Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Jember, Senin (16/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mematikan usaha penyedia jasa sound system.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 09.00 hingga 12.05 WIB itu diikuti kurang lebih 3.000 orang. Massa juga mengerahkan sekitar 98 truk yang membawa perangkat sound system dan memadati kawasan Jalan Sudarman, Kecamatan Patrang.

Ketua JSSC sekaligus koordinator lapangan aksi, Arif Sugiartani, mengatakan pihaknya tidak keberatan apabila pemerintah hendak membuat aturan mengenai penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Namun, dia meminta agar kebijakan tersebut tidak sampai melarang seluruh aktivitas yang menggunakan perangkat pengeras suara.
“Kami dari komunitas sound system di Kabupaten Jember sejak awal menyampaikan bahwa kami siap diatur. Namun, kami tidak mau jika dilakukan pelarangan secara total atau ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang pada intinya membunuh usaha kami,” kata Arif.
Menurutnya, penyedia jasa sound system perlu dibedakan dari aktivitas lain yang mungkin berlangsung dalam sebuah kegiatan. Sebab, pelaku usaha pada dasarnya hanya menyediakan perangkat sesuai permintaan penyelenggara acara.
“Kalau ada usulan yang masuk akal, kami siap menerima. Pada dasarnya, sound system hanya penyedia jasa. Terkait dancer, minuman keras, dan kegiatan lainnya, itu berada di luar tanggung jawab kami karena sejak awal kami disewa untuk menyediakan perangkat sound system dan perlengkapan lainnya,” jelasnya.

Arif juga menyoroti dampak ekonomi apabila penggunaan sound system dilarang secara menyeluruh. Menurutnya, usaha tersebut tidak hanya melibatkan pemilik perangkat, tetapi juga para pekerja dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memperoleh penghasilan dari kegiatan hiburan masyarakat.
Karena itu, JSSC mengusulkan agar pembahasan regulasi mencakup batas waktu operasional, lokasi kegiatan, serta standar tingkat kebisingan atau desibel. Dengan demikian, kepentingan pelaku usaha dan warga yang menginginkan kenyamanan lingkungan dapat sama-sama diperhatikan.
Setelah menerima aspirasi massa, sejumlah perwakilan Pemkab Jember, DPRD Jember, dan Polres Jember menggelar pertemuan lanjutan di aula Kantor Pemkab Jember. Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Jember Imam Sudarmaji, Ketua DPRD Jember Achmad Halim, Ketua Komisi A DPRD Jember Budi Wicaksono, serta sejumlah pejabat terkait.
Imam Sudarmaji mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi aspirasi yang disampaikan komunitas sound system. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Jember berencana mempertemukan JSSC dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk membahas aturan yang dapat diterapkan.











