Jember, seblang.com – Kemacetan dan banjir menjadi dua persoalan yang paling mendesak bagi masyarakat kawasan perkotaan Kabupaten Jember. Temuan tersebut terungkap dalam Laporan Survei Persepsi dan Prioritas Masalah Masyarakat Perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang dilakukan PAR Strategy Center (PSC).
Survei melibatkan 187 responden yang berdomisili di Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Pengumpulan data dilakukan pada 15 Mei hingga 30 Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi, pembersihan data, pengolahan statistik, analisis, dan interpretasi pada 1 Juli hingga 1 Agustus 2026.
Hasil survei menunjukkan lima persoalan yang menonjol dalam persepsi masyarakat perkotaan Jember, yakni kemacetan lalu lintas, banjir dan genangan, pengelolaan sampah, harga kebutuhan pokok, serta keamanan.
Peneliti Utama PAR Strategy Center, Ahmad Deni Rofiqi, mengatakan hasil tersebut menunjukkan persoalan perkotaan di Jember semakin kompleks dan saling berkaitan.
“Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat persoalan perkotaan sebagai isu yang berdiri sendiri. Kemacetan, banjir, sampah, stabilitas harga kebutuhan pokok hingga keamanan saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi,” ujar Deni saat konferensi pers di salah satu kafe di Jember, Sabtu (8/8/2026).
Berdasarkan jawaban responden mengenai persoalan yang dirasakan secara umum, Deni menjelaskan sampah dan lingkungan menjadi keluhan terbanyak dengan 105 responden.
Berikutnya, harga kebutuhan pokok disebut oleh 90 responden, keamanan 80 responden, tingginya biaya hidup 70 responden, banjir 67 responden, dan kemacetan 63 responden.
Namun, ketika responden diminta memilih tiga persoalan yang paling mendesak, kemacetan dan banjir justru berada di posisi teratas. Keduanya masing-masing dipilih oleh 85 responden. Selanjutnya, keamanan dipilih 72 responden, harga kebutuhan pokok 61 responden, dan pengangguran 30 responden.
Sementara ketika diminta menentukan satu persoalan paling utama, kata Deni, kemacetan berada di peringkat pertama, disusul banjir, sampah dan lingkungan, harga kebutuhan pokok, serta keamanan.
Temuan tersebut kemudian dianalisis dengan data sekunder untuk melihat apakah persepsi masyarakat memiliki konteks yang sejalan dengan kondisi di lapangan.
Kemacetan Jadi Persoalan Utama
Untuk persoalan kemacetan, PSC menilai tingginya mobilitas, pertumbuhan aktivitas perdagangan, kepadatan kendaraan, serta pengelolaan lalu lintas yang belum sepenuhnya optimal turut memperbesar tekanan terhadap sistem transportasi perkotaan.
Menurut Deni, sejumlah titik memiliki persoalan lalu lintas yang menonjol, termasuk kawasan Simpang Patrang dan Simpang Mangli.
Di Simpang Patrang, analisis PSC mencatat tingkat kejenuhan lalu lintas yang tinggi. Sementara di kawasan Mangli, persoalan juga berkaitan dengan perlintasan sebidang kereta api yang dapat menimbulkan antrean ketika palang pintu tertutup pada jam sibuk.
Banjir dan Genangan Meningkat
PSC juga mencatat persoalan banjir sebagai masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember yang digunakan dalam laporan tersebut, kejadian banjir meningkat dari 11 kejadian pada 2023 menjadi 31 kejadian pada 2024. Sementara data yang dikutip dari BPBD Jember dalam analisis PSC mencatat 78 kejadian pada 2025.
“Kawasan perkotaan seperti Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari termasuk wilayah yang menghadapi persoalan genangan dan banjir. Kondisi tersebut dinilai berkaitan dengan kapasitas drainase, limpasan air, perubahan tata ruang, serta meningkatnya aktivitas pembangunan dan permukiman,” jelas Deni.
Persoalan Sampah
Persoalan berikutnya adalah sampah. Saat survei berlangsung, Pemerintah Kabupaten Jember mulai menghentikan penerimaan sampah organik di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pakusari sejak 1 Juni 2026.
Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks yang digunakan PSC untuk menjelaskan mengapa persoalan sampah dan lingkungan menjadi keluhan yang cukup dominan dalam survei.
Pria yang juga pernah menjadi jurnalis di Jember tersebut menjelaskan, PSC mencatat TPA Pakusari telah beroperasi sejak 1991 dengan luas sekitar 6,8 hektare. Akumulasi timbunan sampah yang tinggi dinilai menunjukkan keterbatasan pola pengelolaan sampah yang terlalu bergantung pada tempat pemrosesan akhir.
Karena itu, pengelolaan sampah dari sumber, pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah hingga pengomposan skala lingkungan dinilai perlu diperkuat.
