Representasi daerah bukan sekadar persoalan keterwakilan geografis, melainkan bagaimana aspirasi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi ketimpangan pembangunan dapat memperoleh ruang lebih kuat dalam pengambilan keputusan nasional.
Selain representasi daerah, gagasan Green Democracy yang dikembangkan Sultan B. Najamudin juga menjadi perspektif menarik dalam membaca arah kepemimpinan nasional.
Green Democracy menempatkan demokrasi tidak hanya sebagai mekanisme perebutan dan pembagian kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang memperjuangkan keberlanjutan lingkungan, keadilan ekologis, serta kesejahteraan masyarakat lintas generasi.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi tidak semestinya mengabaikan daya dukung lingkungan. Kebijakan politik dan pembangunan perlu memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat, sumber daya alam, serta kehidupan generasi mendatang.
Gagasan ini memiliki relevansi kuat dengan tantangan Indonesia, mulai dari persoalan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan, hingga kebutuhan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Green Democracy juga membuka perspektif bahwa kepentingan daerah tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan. Banyak wilayah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi sekaligus menghadapi tantangan ekologis dan ketimpangan manfaat pembangunan.
Karena itu, demokrasi yang berorientasi pada keberlanjutan perlu memastikan masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi juga memperoleh manfaat yang adil sekaligus memiliki ruang untuk menjaga lingkungan hidupnya.
“Pengalaman bapak Sultan memimpin DPD RI serta gagasan Green Democracy dapat menjadi modal untuk memperkuat perspektif daerah dan keberlanjutan dalam kepemimpinan nasional,” pungkasnya.(*/ady)
