Jember, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menarik mobil dinas milik organisasi perangkat daerah (OPD) dan kantor kecamatan untuk dijadikan armada layanan Homecare bagi masyarakat miskin.
Kebijakan tersebut diumumkan Bupati Jember Muhammad Fawait saat meluncurkan Program Homecare di Puskesmas Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jumat (24/7/2026).
Menurut Fawait, kebijakan itu diambil sebagai solusi agar warga lanjut usia (lansia) dan penderita penyakit kronis tetap memperoleh layanan kesehatan meski terkendala biaya maupun transportasi.
Langkah tersebut merupakan hasil evaluasi Pemkab Jember terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang telah berjalan sejak 1 April 2026.
Menurutnya, meskipun seluruh masyarakat telah memperoleh jaminan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, masih banyak warga miskin yang belum memanfaatkan layanan kesehatan karena terkendala biaya transportasi, kondisi fisik yang lemah, hingga tidak memiliki keluarga yang dapat mengantar ke puskesmas atau rumah sakit.
“Setelah kami evaluasi, ternyata masyarakat tidak mampu tetap tidak berangkat ke rumah sakit maupun puskesmas. Alasannya karena mereka harus mengeluarkan biaya perjalanan dan memikirkan keluarga yang ditinggalkan di rumah. Dari situlah muncul ide menghadirkan program Homecare,” kata Fawait saat memberikan sambutan.
Ia menjelaskan, pemerintah awalnya hanya mampu menyediakan 10 unit kendaraan baru untuk mendukung program tersebut. Namun, setelah dilakukan perhitungan, kebutuhan armada mencapai sekitar 50 unit sehingga masih kekurangan 40 kendaraan.
Kondisi itu membuat Pemkab Jember memilih melakukan efisiensi dengan memanfaatkan kendaraan dinas yang telah dimiliki.
“Kami hanya mampu membeli 10 mobil baru. Ternyata masih kurang 40 unit. Akhirnya saya minta mobil kepala OPD kami tarik. Bahkan mobil camat juga kami tarik agar bisa digunakan untuk pelayanan Homecare,” ujarnya.
Selain digunakan tenaga kesehatan saat mendatangi rumah pasien, kendaraan tersebut juga akan ditempatkan di tiga rumah sakit daerah untuk mengantar pulang pasien kurang mampu setelah menjalani perawatan.
“Bahkan mobil camat juga kami tarik. Insya Allah akan kami serahkan ke tiga rumah sakit untuk mengantarkan warga yang tidak mampu setelah selesai perawatan sampai ke rumahnya,” ucap Fawait.
Program Homecare akan dijalankan oleh 50 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah, yakni RSD dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat, dengan melibatkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan.
Petugas akan mendatangi rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, kemudian memfasilitasi konsultasi melalui layanan telemedicine dengan dokter umum, dokter spesialis, hingga dokter subspesialis apabila diperlukan.
Fawait mengatakan kebijakan tersebut berangkat dari keprihatinannya terhadap tingginya angka kemiskinan di Jember yang berdampak pada sektor kesehatan. Menurutnya, kemiskinan menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting serta kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jember.
“Saya sejak kecil selalu diingatkan almarhum ayah untuk memperhatikan masyarakat miskin. Ketika menjadi bupati, saya juga diingatkan ibu saya bahwa jika ada ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan hingga terjadi sesuatu, maka yang berdosa adalah bupatinya. Itu yang membuat kami berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang benar-benar menyentuh masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum meluncurkan Program Homecare, Pemkab Jember telah melakukan efisiensi anggaran, termasuk membatalkan pengadaan mobil dinas bupati dan sejumlah kendaraan dinas OPD.
Efisiensi tersebut kemudian dialihkan untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat hingga Kabupaten Jember berhasil mencapai status UHC Prioritas.
“Mobil dinas bupati kami batalkan, mobil dinas OPD juga kami batalkan. Efisiensi itu kami gunakan agar masyarakat Kabupaten Jember bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” kata mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu.
Program Homecare ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Lamanya antrean di puskesmas maupun rumah sakit membuat sebagian pasien penyakit kronis menghentikan pemeriksaan rutin, sehingga berisiko memicu komplikasi seperti hipertensi dan diabetes melitus.
Sebelumnya, Kepala Puskesmas Ajung, dr. Nur Rakhman Ahadi, mengungkapkan bahwa hipertensi dan diabetes melitus merupakan dua penyakit kronis terbanyak di wilayah kerjanya. Saat ini terdapat sekitar 235 pasien penyakit kronis yang rutin dipantau.
“Kalau diobati dengan baik, komplikasi bisa dicegah. Memang penyakitnya tidak bisa sembuh total, tetapi bisa dikendalikan sehingga pasien tetap dapat hidup seperti orang sehat,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga. Zainah (69), warga Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, mengaku kerap menunda berobat karena antrean pelayanan yang panjang. Sementara itu, Ita (40), warga Desa Sukamakmur, berharap tersedia layanan kesehatan yang dapat mendatangi rumah karena ayahnya yang telah lanjut usia kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.////////
